Suara dalam Keterbatasan

Di ruang ini, suara Tom Lembong tetap hidup. Tempat di mana pemikiran, keyakinan, dan keberanian tak pernah padam.

Saya justru semakin cinta Indonesia ketika melihat ketidakadilannya dari dekat. Jangan pernah lelah, dan jangan pernah berhenti untuk mencintai Indonesia.
Tom LembongWarga Negara Indonesia

Kronologi Kasus Tuduhan Korupsi

Agustus 2015

Tom Lembong ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan RI.

Agustus 2015 - Juli 2016

Tom menjalankan tugas sebagai Menteri Perdagangan dengan profesional, termasuk menerbitkan izin impor gula untuk stabilisasi harga nasional dengan dasar hukum yang jelas.

Juli 2016

Tom diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Juli 2016 - Oktober 2019

Tom menjalankan tugas sebagai Kepala BKPM dengan profesional hingga pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo berakhir.

Oktober 2024

Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Jaksa atas kebijakan importasi gula (2015 lalu).

November 2024

Tom dan kuasa hukumnya mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dan penahanannya, namun ditolak PN Jaksel. Penolakan ini dikritik akademisi karena lemahnya alat bukti.

6 Maret 2025

Sidang perdana kasus Tom Lembong digelar.

Maret – Juli 2025

Berbagai saksi fakta dan saksi ahli dihadirkan dan diperiksa di persidangan, namun keterangannya justru menguatkan bahwa Tom tidak bersalah.

4 Juli 2025

Jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan dan tetap menuntut 7 tahun penjara, meski mengakui Tom tidak menerima uang sepeser pun dalam dugaan kasus korupsi ini.

11 Juli 2025

Tom dan kuasa hukumnya membacakan pleidoi yang menegaskan fakta-fakta persidangan bahwa ia tidak bersalah.

Hingga detik ini

Suara Tom Lembong tak kunjung didengar. Seakan kejujuran tidak cukup untuk mengetuk keadilan.

Cerita dari Meja Persidangan

Keadilan tak selalu lantang, tapi ia selalu tegas.

24 Mar 2025Jakarta
Part 1

Ketika Stabilitas Harga Gula Jadi Tanggung Jawab Banyak Pihak

Satu keputusan, impor 200.000 ton gula, melibatkan banyak kementerian, evaluasi distribusi, hingga koordinasi antara Bulog, PPI, dan Inkopol.

24 Mar 2025Jakarta
Part 2

Ketika Stabilitas Harga Gula Jadi Tanggung Jawab Banyak Pihak

Satu keputusan, impor 200.000 ton gula, melibatkan banyak kementerian, evaluasi distribusi, hingga koordinasi antara Bulog, PPI, dan Inkopol.

14 Apr 2025Jakarta
Part 1

Kejanggalan Sistem Proses Persetujuan Impor Gula

Di ruang sidang, Tom mempertanyakan logika sistem perizinan online Inatrade, menekankan bahwa izin impor tetap diputuskan manusia, bukan sistem otomatis.

14 Apr 2025Jakarta
Part 2

Memahami Penugasan Impor Gula

Saksi mengurai alur keluarnya surat penugasan impor gula oleh Kemendag.

14 Apr 2025Jakarta
Part 3

Benarkah Ada Kekurangan Gula 200.000 Ton?

Sidang membahas perbedaan data antara rapat koordinasi dan pernyataan awal saksi soal stok gula serta kejelasan manfaat impor raw sugar bagi dalam negeri.

14 Apr 2025Jakarta
Part 4

Kesaksian Tak Lengkap, Klarifikasi Penting di Persidangan Gula

Sidang mengungkap bahwa para saksi kunci tidak menyaksikan langsung proses kebijakan impor gula, sehingga kesaksian mereka lebih banyak bersifat opini daripada fakta lapangan.

21 Apr 2025Jakarta
Part 1

Pertanyaan Hakim: Menguak Prosedur Penugasan Impor Gula dan Peran BUMN

Saksi menjelaskan runtutan tahapan penugasan impor gula, mulai dari rakor antar kementerian hingga kerja sama antara BUMN dan pihak swasta dalam menghadapi keterbatasan produksi dalam negeri.

21 Apr 2025Jakarta
Part 2

Menyoal Penugasan Impor Gula: Antara Stabilisasi Harga dan Tata Kelola BUMN

Saksi menjelaskan dinamika penugasan BUMN dalam impor gula demi stabilitas harga, termasuk proses koordinasi lintas kementerian, tantangan audit BPK, hingga peran swasta dalam pelaksanaannya.

28 Apr 2025Jakarta
Part 1

Kekurangan Gula Nasional: Saksi Kementan Beberkan Data Produksi dan Peran Pembinaan

Dalam sidang, saksi dari Kementerian Pertanian memaparkan bahwa produksi gula nasional tahun 2015-2016 selalu berada di bawah kebutuhan konsumsi.

28 Apr 2025Jakarta
Part 2

Pola Distribusi Impor Gula

Sidang membahas proses penugasan impor gula ke PPI serta praktik distribusi ke daerah yang dikelola oleh pihak ketiga atas arahan kementerian terkait.

06 Mei 2025Jakarta
Part 1

Mekanisme Penugasan, Distribusi, dan Kerja Sama dalam Operasi Pasar Gula

Sidang mengungkap kerja sama antara koperasi dan PT Angel Product dalam pelaksanaan operasi pasar gula, termasuk mekanisme impor, skema distribusi, hingga tantangan kapasitas koperasi dalam menjalankan penugasan.

06 Mei 2025Jakarta
Part 2

Saksi Jelaskan Proses Informasi Seputar Penugasan Impor Gula

Dalam kesaksiannya, saksi menyebut pernah mendengar informasi terkait rencana penugasan impor sebelum surat resmi diterbitkan, namun tidak menjelaskan secara rinci sumber maupun kepastian informasi tersebut.

15 Mei 2025Jakarta
Part 1

Perdebatan Regulasi dan Penugasan Impor Gula dalam Upaya Stabilisasi Harga

Kebijakan impor gula pada masa tersebut menghadapi perdebatan terkait dasar hukum dan mekanisme yang tidak secara eksplisit diatur dalam regulasi, sementara beberapa keputusan operasional diambil atas dasar penugasan dan urgensi stabilisasi harga, dengan pertimbangan menjaga produksi dalam negeri dan kepentingan petani.

15 Mei 2025Jakarta
Part 2

Distribusi Gula Nasional Tak Terjangkau Tanpa Peran Rantai Distributor Berlapis

Para saksi sepakat bahwa rantai distribusi bertingkat—dari produsen hingga pengecer, merupakan realitas pasar gula nasional yang tidak bisa dihindari, karena luasnya sebaran penduduk dan keterbatasan akses langsung dari BUMN maupun swasta ke seluruh pelosok Indonesia.

20 Mei 2025Jakarta
Part 1

Antara Perintah dan Kemampuan: Kesaksian INKOPKAR dalam Polemik Distribusi Gula

Saksi dari INKOPKAR membeberkan dinamika penugasan pemerintah untuk stabilisasi harga gula, termasuk keterbatasan modal, keputusan menggandeng mitra swasta, dan bagaimana intervensi TNI terlibat dalam operasi pasar demi menjaga kestabilan di daerah krisis pangan.

20 Mei 2025Jakarta
Part 2

Peran Legal dalam Penugasan Gula: Tinjauan Kontrak dan Kepatuhan Regulasi

Saksi dari bagian legal memaparkan tugasnya dalam mereview dan menyusun perjanjian kerja sama impor gula antara perusahaan rafinasi dengan PPI dan Inkopol. Keterangan ini menyoroti proses penyusunan kontrak, keterlibatan multi-stakeholder legal, serta dinamika pelaksanaan penugasan yang didasarkan pada arahan Kementerian Perdagangan.

10 Jun 2025Jakarta
Part 1

Seluruh Hasil Tebu Petani Terserap pada Zaman Tom, Tidak Ada Petani yang Dirugikan

Saksi APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) tegaskan seluruh tebu terserap pada era Tom; tak satu pun petani merugi dari kebijakan impor gula sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa.

10 Jun 2025Jakarta
Part 2

Seluruh Hasil Tebu Petani Terserap pada Zaman Tom, Tidak Ada Petani yang Dirugikan

Saksi APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) tegaskan seluruh tebu terserap pada era Tom; tak satu pun petani merugi dari kebijakan impor gula sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa.

12 Jun 2025Jakarta
Part 1

Para Saksi Menyatakan Proses Penunjukkan 8 Perusahaan Gula Swasta Berjalan Secara Sah Sesuai Aturan

Para direktur perusahaan gula swasta bersaksi bahwa mereka tidak mengenal Tom sebelum, saat, dan setelah Tom menjabat sebagai Mendag. Penunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut juga berlangsung sesuai peraturan dan tanpa intervensi Tom.

12 Jun 2025Jakarta
Part 2

Para Saksi Menyatakan Proses Penunjukkan 8 Perusahaan Gula Swasta Berjalan Secara Sah Sesuai Aturan

Para direktur perusahaan gula swasta bersaksi bahwa mereka tidak mengenal Tom sebelum, saat, dan setelah Tom menjabat sebagai Mendag. Penunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut juga berlangsung sesuai peraturan dan tanpa intervensi Tom.

12 Jun 2025Jakarta
Part 3

Para Saksi Menyatakan Proses Penunjukkan 8 Perusahaan Gula Swasta Berjalan Secara Sah Sesuai Aturan

Para direktur perusahaan gula swasta bersaksi bahwa mereka tidak mengenal Tom sebelum, saat, dan setelah Tom menjabat sebagai Mendag. Penunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut juga berlangsung sesuai peraturan dan tanpa intervensi Tom.

17 Jun 2025Jakarta
Part 1

Penasihat hukum Tom Walk Out ketika Rini Soemarno Tidak Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan

Kebijakan hakim untuk memperbolehkan pembacaan BAP Rini Soemarno tanpa kehadiran di persidangan menambah kejanggalan dan merugikan posisi Tom.

17 Jun 2025Jakarta
Part 2

Penasihat hukum Tom Walk Out ketika Rini Soemarno Tidak Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan

Kebijakan hakim untuk memperbolehkan pembacaan BAP Rini Soemarno tanpa kehadiran di persidangan menambah kejanggalan dan merugikan posisi Tom.

17 Jun 2025Jakarta
Part 3

Penasihat hukum Tom Walk Out ketika Rini Soemarno Tidak Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan

Kebijakan hakim untuk memperbolehkan pembacaan BAP Rini Soemarno tanpa kehadiran di persidangan menambah kejanggalan dan merugikan posisi Tom.

17 Jun 2025Jakarta
Part 4

Penasihat hukum Tom Walk Out ketika Rini Soemarno Tidak Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan

Kebijakan hakim untuk memperbolehkan pembacaan BAP Rini Soemarno tanpa kehadiran di persidangan menambah kejanggalan dan merugikan posisi Tom.

19 Jun 2025Jakarta
Part 1

Setelah Belasan Kali Persidangan, Tindak Pidana dalam Kebijakan Tom Tetap Tidak Terbukti

Puluhan saksi fakta dan saksi ahli sudah dihadirkan, namun tetap tidak ada titik terang dari letak tindak pidana dalam kebijakan Tom Lembong.

19 Jun 2025Jakarta
Part 2

Setelah Belasan Kali Persidangan, Tindak Pidana dalam Kebijakan Tom Tetap Tidak Terbukti

Puluhan saksi fakta dan saksi ahli sudah dihadirkan, namun tetap tidak ada titik terang dari letak tindak pidana dalam kebijakan Tom Lembong.

24 Jun 2025Jakarta
Part 1

Tiga Saksi Ahli Kredibel Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Luar Biasa dari Kebijakan Impor Gula Tom

Para saksi ahli menegaskan kebijakan Tom justru menambah penerimaan negara dari berbagai aspek. Para ahli juga membuktikan banyak kesalahan dalam konsep perhitungan BPKP, termasuk penggunaan Harga Patokan Petani (HPP) sebagai harga maksimum, dimana sebenarnya harga tersebut adalah harga minimum untuk melindungi petani.

24 Jun 2025Jakarta
Part 2

Tiga Saksi Ahli Kredibel Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Luar Biasa dari Kebijakan Impor Gula Tom

Para saksi ahli menegaskan kebijakan Tom justru menambah penerimaan negara dari berbagai aspek. Para ahli juga membuktikan banyak kesalahan dalam konsep perhitungan BPKP, termasuk penggunaan Harga Patokan Petani (HPP) sebagai harga maksimum, dimana sebenarnya harga tersebut adalah harga minimum untuk melindungi petani.

24 Jun 2025Jakarta
Part 3

Tiga Saksi Ahli Kredibel Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Luar Biasa dari Kebijakan Impor Gula Tom

Para saksi ahli menegaskan kebijakan Tom justru menambah penerimaan negara dari berbagai aspek. Para ahli juga membuktikan banyak kesalahan dalam konsep perhitungan BPKP, termasuk penggunaan Harga Patokan Petani (HPP) sebagai harga maksimum, dimana sebenarnya harga tersebut adalah harga minimum untuk melindungi petani.

26 Jun 2025Jakarta
Part 1

Dua Saksi Ahli Kembali Buktikan Kecacatan dalam Kasus Tom dan Laporan BPKP

Ahli audit dan akuntansi sebut BPKP salah konsep dan metode dalam perhitungan kerugian negara. Ahli hukum tegaskan laporan audit BPKP tak bisa menjadi bukti tindak pidana korupsi.

26 Jun 2025Jakarta
Part 2

Dua Saksi Ahli Kembali Buktikan Kecacatan dalam Kasus Tom dan Laporan BPKP

Ahli audit dan akuntansi sebut BPKP salah konsep dan metode dalam perhitungan kerugian negara. Ahli hukum tegaskan laporan audit BPKP tak bisa menjadi bukti tindak pidana korupsi.

26 Jun 2025Jakarta
Part 3

Dua Saksi Ahli Kembali Buktikan Kecacatan dalam Kasus Tom dan Laporan BPKP

Ahli audit dan akuntansi sebut BPKP salah konsep dan metode dalam perhitungan kerugian negara. Ahli hukum tegaskan laporan audit BPKP tak bisa menjadi bukti tindak pidana korupsi.

30 Jun 2025Jakarta
Part 1

Tom Ungkap Pertemuan 4 Mata dengan Presiden Jokowi Soal Mandat Pengendalian Harga Pangan

Tom diperiksa sebagai Saksi Mahkota dalam persidangan Charles Sitorus. Tom uraikan berbagai fakta terkait kebijakannya, termasuk arahan strategis Presiden pada saat itu untuk mengendalikan harga pangan yang melonjak.

30 Jun 2025Jakarta
Part 2

Tom Ungkap Pertemuan 4 Mata dengan Presiden Jokowi Soal Mandat Pengendalian Harga Pangan

Tom diperiksa sebagai Saksi Mahkota dalam persidangan Charles Sitorus. Tom uraikan berbagai fakta terkait kebijakannya, termasuk arahan strategis Presiden pada saat itu untuk mengendalikan harga pangan yang melonjak.

01 Jul 2025Jakarta
Part 1

Tom Lembong Makan Gula Rafinasi di Sidang, Bantah Klaim Jaksa bahwa Gula Rafinasi Membahayakan

Tom membantah tuduhan jaksa dengan memakan gula rafinasi langsung di hadapan hakim untuk buktikan produk aman untuk dikonsumsi.

01 Jul 2025Jakarta
Part 2

Tom Lembong Makan Gula Rafinasi di Sidang, Bantah Klaim Jaksa bahwa Gula Rafinasi Membahayakan

Tom membantah tuduhan jaksa dengan memakan gula rafinasi langsung di hadapan hakim untuk buktikan produk aman untuk dikonsumsi.

09 Jul 2025Jakarta
Part 1

Melalui Pleidoi, Tom beberkan kriminalisasi dirinya dan inkonsistensi jaksa sejak awal mula kasus ini

Tom kilas balik bagaimana ia “ditarget” setelah menjadi bagian dari oposisi dan menceritakan inkonsistensi Jaksa dalam menetapkan dasar tuduhan terhadap dirinya. Selain itu, Tom juga buktikan cacat logika Jaksa dalam mengartikan peraturan yang menjadi dasar tuduhan, yaitu Kepmenperindag 527/2004 dan Permendag 117/2015.

09 Jul 2025Jakarta
Part 2

Melalui Pleidoi, Tom beberkan kriminalisasi dirinya dan inkonsistensi jaksa sejak awal mula kasus ini

Tom kilas balik bagaimana ia “ditarget” setelah menjadi bagian dari oposisi dan menceritakan inkonsistensi Jaksa dalam menetapkan dasar tuduhan terhadap dirinya. Selain itu, Tom juga buktikan cacat logika Jaksa dalam mengartikan peraturan yang menjadi dasar tuduhan, yaitu Kepmenperindag 527/2004 dan Permendag 117/2015.

11 Jul 2025Jakarta
Part

Jaksa bantah adanya politisasi kasus Tom Lembong, dan masih kejar hukuman 7 tahun

Meski mengakui Tom tak diperkaya melalui kebijakannya, Jaksa tetap meminta hakim menolak pleidoi dan memenjarakan Tom selama tujuh tahun.

24 Mar 2025Part 1

Ketika Stabilitas Harga Gula Jadi Tanggung Jawab Banyak Pihak

24 Mar 2025Part 2

Ketika Stabilitas Harga Gula Jadi Tanggung Jawab Banyak Pihak

14 Apr 2025Part 1

Kejanggalan Sistem Proses Persetujuan Impor Gula

14 Apr 2025Part 2

Memahami Penugasan Impor Gula

14 Apr 2025Part 3

Benarkah Ada Kekurangan Gula 200.000 Ton?

14 Apr 2025Part 4

Kesaksian Tak Lengkap, Klarifikasi Penting di Persidangan Gula

21 Apr 2025Part 1

Pertanyaan Hakim: Menguak Prosedur Penugasan Impor Gula dan Peran BUMN

21 Apr 2025Part 2

Menyoal Penugasan Impor Gula: Antara Stabilisasi Harga dan Tata Kelola BUMN

28 Apr 2025Part 1

Kekurangan Gula Nasional: Saksi Kementan Beberkan Data Produksi dan Peran Pembinaan

28 Apr 2025Part 2

Pola Distribusi Impor Gula

06 Mei 2025Part 1

Mekanisme Penugasan, Distribusi, dan Kerja Sama dalam Operasi Pasar Gula

06 Mei 2025Part 2

Saksi Jelaskan Proses Informasi Seputar Penugasan Impor Gula

15 Mei 2025Part 1

Perdebatan Regulasi dan Penugasan Impor Gula dalam Upaya Stabilisasi Harga

15 Mei 2025Part 2

Distribusi Gula Nasional Tak Terjangkau Tanpa Peran Rantai Distributor Berlapis

20 Mei 2025Part 1

Antara Perintah dan Kemampuan: Kesaksian INKOPKAR dalam Polemik Distribusi Gula

20 Mei 2025Part 2

Peran Legal dalam Penugasan Gula: Tinjauan Kontrak dan Kepatuhan Regulasi

10 Jun 2025Part 1

Seluruh Hasil Tebu Petani Terserap pada Zaman Tom, Tidak Ada Petani yang Dirugikan

10 Jun 2025Part 2

Seluruh Hasil Tebu Petani Terserap pada Zaman Tom, Tidak Ada Petani yang Dirugikan

12 Jun 2025Part 1

Para Saksi Menyatakan Proses Penunjukkan 8 Perusahaan Gula Swasta Berjalan Secara Sah Sesuai Aturan

12 Jun 2025Part 2

Para Saksi Menyatakan Proses Penunjukkan 8 Perusahaan Gula Swasta Berjalan Secara Sah Sesuai Aturan

12 Jun 2025Part 3

Para Saksi Menyatakan Proses Penunjukkan 8 Perusahaan Gula Swasta Berjalan Secara Sah Sesuai Aturan

17 Jun 2025Part 1

Penasihat hukum Tom Walk Out ketika Rini Soemarno Tidak Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan

17 Jun 2025Part 2

Penasihat hukum Tom Walk Out ketika Rini Soemarno Tidak Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan

17 Jun 2025Part 3

Penasihat hukum Tom Walk Out ketika Rini Soemarno Tidak Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan

17 Jun 2025Part 4

Penasihat hukum Tom Walk Out ketika Rini Soemarno Tidak Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan

19 Jun 2025Part 1

Setelah Belasan Kali Persidangan, Tindak Pidana dalam Kebijakan Tom Tetap Tidak Terbukti

19 Jun 2025Part 2

Setelah Belasan Kali Persidangan, Tindak Pidana dalam Kebijakan Tom Tetap Tidak Terbukti

24 Jun 2025Part 1

Tiga Saksi Ahli Kredibel Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Luar Biasa dari Kebijakan Impor Gula Tom

24 Jun 2025Part 2

Tiga Saksi Ahli Kredibel Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Luar Biasa dari Kebijakan Impor Gula Tom

24 Jun 2025Part 3

Tiga Saksi Ahli Kredibel Kupas Tuntas Dampak Ekonomi Luar Biasa dari Kebijakan Impor Gula Tom

26 Jun 2025Part 1

Dua Saksi Ahli Kembali Buktikan Kecacatan dalam Kasus Tom dan Laporan BPKP

26 Jun 2025Part 2

Dua Saksi Ahli Kembali Buktikan Kecacatan dalam Kasus Tom dan Laporan BPKP

26 Jun 2025Part 3

Dua Saksi Ahli Kembali Buktikan Kecacatan dalam Kasus Tom dan Laporan BPKP

30 Jun 2025Part 1

Tom Ungkap Pertemuan 4 Mata dengan Presiden Jokowi Soal Mandat Pengendalian Harga Pangan

30 Jun 2025Part 2

Tom Ungkap Pertemuan 4 Mata dengan Presiden Jokowi Soal Mandat Pengendalian Harga Pangan

01 Jul 2025Part 1

Tom Lembong Makan Gula Rafinasi di Sidang, Bantah Klaim Jaksa bahwa Gula Rafinasi Membahayakan

01 Jul 2025Part 2

Tom Lembong Makan Gula Rafinasi di Sidang, Bantah Klaim Jaksa bahwa Gula Rafinasi Membahayakan

09 Jul 2025Part 1

Melalui Pleidoi, Tom beberkan kriminalisasi dirinya dan inkonsistensi jaksa sejak awal mula kasus ini

09 Jul 2025Part 2

Melalui Pleidoi, Tom beberkan kriminalisasi dirinya dan inkonsistensi jaksa sejak awal mula kasus ini

11 Jul 2025

Jaksa bantah adanya politisasi kasus Tom Lembong, dan masih kejar hukuman 7 tahun

Pleidoi Tom Lembong

Ketika sistem mulai membungkam, suara yang tenang bisa jadi bukti paling jernih. Simak poin-poin yang sedang Tom perjuangkan.

Indikasi Kriminalisasi Bermuatan Politik

-

Surat penyidikan terhadap Tom keluar tak lama setelah ia bergabung dengan tim…

Selengkapnya

Perubahan Tuduhan yang Tidak Jelas Dasar Hukumnya

-

Tuduhan awal mengenai “keuntungan swasta yang seharusnya milik BUMN” diganti menjadi tuduhan…

Selengkapnya

Impor Bahan Baku Dianggap Pidana = Hilirisasi Terancam

-

Jika impor bahan baku seperti gula mentah untuk diolah menjadi barang jadi…

Selengkapnya

Tidak Ada Gratifikasi, Tidak Ada Niat Jahat (Mens Rea)

-

Selama proses penyidikan dan persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Tom menerima uang,…

Selengkapnya

Impor Gula Mentah Tidak Dilarang

-

Jaksa gagal menafsirkan peraturan: Permendag 117/2015 dan Kepmenperindag 527/2004 hanya melarang impor…

Selengkapnya

Impor Gula 2015 untuk Bayar Utang Pemerintah ke Swasta

-

Impor 100.000 ton gula tahun 2015 dilakukan untuk menggantikan stok milik PT…

Selengkapnya

Impor Gula Sesuai Rapat Koordinasi antar Kementerian (Rakortas)

-

Risalah Rakortas hanya merupakan acuan, sedangkan keputusan impor tetap di kementerian perdagangan…

Selengkapnya

Impor Dilakukan Saat Stok Menipis dan Harga Meroket

-

Tuduhan Jaksa bahwa impor gula Tom dilakukan saat stok gula nasional mengalami…

Selengkapnya

Kebijakan Dinilai Tidak Merugikan Petani Gula Lokal

-

Berdasarkan kesaksian Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) dalam persidangan, 100%…

Selengkapnya

Impor Gula Tom Tak Perlu Rekomendasi Kemenperin

-

Rekomendasi Kementerian Perindustrian hanya dibutuhkan untuk impor gula mentah yang diolah menjadi…

Selengkapnya

Perusahaan Swasta Punya Izin Resmi Produksi Gula Putih

-

Semua perusahaan yang terlibat memiliki Izin Usaha Industri dengan klasifikasi KBLI 10721,…

Selengkapnya

Harga Patokan Petani Jadi Harga Minimum, Bukan Maksimum

-

Tuduhan bahwa PT PPI membeli gula “terlalu mahal” di atas HPP tidak…

Selengkapnya

Audit BPKP Bermasalah dan Tidak Transparan

-

Audit BPKP yang dijadikan dasar kerugian negara mengandung kesalahan logika hingga kalkulasi…

Selengkapnya

DPR dan Masyarakat Sipil Serukan Keadilan

-

8 fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan keprihatinan atas pendekatan hukum…

Selengkapnya

Rekam Jejak Persidangan Akan Terekam Abadi

-

Seluruh proses persidangan telah terdokumentasi dan diunggah ke ruang publik. Di era…

Selengkapnya

Cek Fakta Tentang Kasus Tom

Tidak pernah ada tuduhan dari Kejagung yang menyatakan bahwa Tom Lembong menerima apa pun, dalam bentuk apa pun, dari siapa pun, dan kapan pun.

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/tom-lembong-tak-ada-aliran-dana-ke-saya-kejagung-tak-tuduh-saya-terima-apa-apa-25QI1cTv5lp/full

Tidak adanya transparansi yang melampirkan audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/5948487/6-fakta-terkait-sidang-perdana-tom-lembong-di-kasus-korupsi-impor-gula-dihadiri-anies-baswedan

Impor gula dilakukan sesuai hasil koordinasi lintas kementerian dan mandat presiden. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan melalui mekanisme koordinasi dan bukan inisiatif pribadi.

Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/790049/tom-lembong-ungkit-kebijakan-impor-gula-telah-disetujui-jokowi-dan-lintas-kementerian

Kebijakan impor gula yang diambil Tom Lembong ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan dinilai tidak serta merta memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Sumber: https://www.tempo.co/hukum/ahli-hukum-ui-nilai-kebijakan-impor-gula-tom-lembong-tidak-penuhi-unsur-pidana-1824643

Tom Lembong menyebut bahwa ada kebijakan importasi gula lain yang dilakukan dengan mekanisme yang sama persis, yaitu hasil rapat lintas kementerian, melibatkan BUMN dan swasta, dan berlangsung di tahun yang berbeda. Namun, hanya kasus yang melibatkan dirinya yang diproses oleh Kejaksaan Agung.

Sumber: https://www.tempo.co/hukum/tom-lembong-ada-importasi-gula-dengan-mekanisme-yang-sama-tapi-tidak-diproses-kejagung–1874139

Media The Australian meliput bahwa kasus Tom Lembong menimbulkan rasa takut di kalangan investor asing. Komunitas bisnis internasional mencermati kasus ini dengan serius, karena khawatir terhadap keadilan hukum di Indonesia. Terlebih, Tom dikenal sebagai “pejabat publik dengan integritas tertinggi.”

Sumber: https://www.theaustralian.com.au/world/jokowi-payback-corruption-case-starts-to-spook-foreign-investors/news-story/63d3349fc41d822b22c5ee89f55a88f2

Metode perhitungan kerugian negara oleh BPKP menuai banyak kejanggalan, termasuk menganggap PPN yang justru disetor ke kas negara sebagai kerugian. Ditemukan pula kesalahan matematika, termasuk kesalahan perkalian dasar. Saksi ahli menyebut bahwa kebijakan impor Tom justru memberikan keuntungan negara sebesar Rp 901 miliar.

Sumber: https://www.tempo.co/hukum/audit-korupsi-impor-gula-tom-lembong-1983352

Mengenal Sosok Tom Lembong

Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong adalah seorang warga negara Indonesia, ekonom, dan mantan Menteri Perdagangan RI periode 2015–2016. Ia juga pernah menjabat Kepala BKPM dan dikenal luas sebagai figur yang vokal memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan cinta tanah air. Bahkan setelah keluar dari pemerintahan, ia terus menyuarakan keadilan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kata Mereka Mengenai Kasus Tom

Kasus yang dialami Pak Tom Lembong ini muncul di berbagai media internasional, yang mengetahui persis reputasi, cara kerja, dan integritas dari Pak Tom Lembong. Jadi, dunia pun memantau. Jangan sampai keputusannya membuat Indonesia makin tidak dipercaya.

Anies BaswedanGubernur DKI Jakarta 2017-2022

Kalau tadi Bapak (Tom Lembong) bilang harga terkendali dan lain-lain, saya malah melihat justru kita ini butuh pejabat yang begini nih, yang berani mengambil kebijakan keluar dari sangkarnya, karena yang penting tujuannya tercapai, dan itu tadi prosesnya melewati proses yang transparan terbuka.

Gandjar Laksmana BonapraptaAhli Hukum UI

Semua menyatakan, semua setuju tidak ada keberatan impor gula mentah. Jadi hanya dengan ini saja (risalah rapat koordinasi) sudah bebas harusnya. Termasuk ini semua terdakwa.

Hotman ParisPengacara

Ada kemungkinan alasan pembenar yang bisa membuat tindakan ini dibenarkan dalam kondisi tertentu. Jaksa harus bisa membuktikan bahwa ada kesengajaan untuk memperkaya diri atau orang lain. Kesalahan tanpa niat sengaja tidak bisa dipidana dalam hukum pidana.

Nefa Claudia MelialaDosen Hukum Pidana, Universitas Parahyangan

Kebijakan itu tidak bisa dikriminalkan. Kebijakan impor gula oleh Tom Lembong sebagai Mendag sudah sesuai dengan aturan dan tidak bisa dipidanakan. Kalau ini terus berlanjut, enggak ada lagi yang mau menjadi pejabat publik.

Abdul Fickar HadjarPakar Hukum Universitas Trisakti

Pernyataan bahwa ada kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar dalam pemberian izin impor gula kristal mentah (GKM) pada tahun 2015 dapat dipastikan tidak benar.

Anthony BudiawanManaging Director PEPS

Impor yang dilakukan pada tahun 2016 telah berhasil meningkatkan stok akhir gula kristal putih dari 817 ribu ton di akhir 2015, menjadi sebesar 1.6 juta ton di akhir 2016.

Prof. Dwi Andreas SantosaGuru Besar Fakultas Pertanian IPB

Tanpa adanya penjelasan yang jelas dan detail, pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintaan Pak Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik

HabiburokhmanKetua Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra

Selain mempertanyakan unsur perbuatan melawan hukum atau melebihi kewenangan, saya juga ingin mempertanyakan sesungguhnya di mana letak kerugian negara atau perekonomian negara dalam kasus ini?

Sari YuliatiWakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Golkar

Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik.

Bahlil LahadaliaKetua Umum Partai Golkar, Menteri ESDM

Ya saya turut bersedih sebenarnya, semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat.

Muhaimin IskandarKetua Umum PKB, Menko Pemberdayaan Masyarakat

Saya pikir bagaimanapun juga tentu itu suasana yang amat memprihatinkan bagi saya sebagai ketum Partai Nasdem. Tapi enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ada (kasus) Tom Lembong. Kita juga terkejut itu.

Surya PalohKetua Umum Partai Nasdem

Satu rupiah pun penuntut umum tidak bisa buktikan ada aliran dana ke Pak Tom.

Ari Yusuf AmirPenasihat Hukum Tom Lembong

Keterangan saksi justru menjelaskan saat itu ada gejolak harga dan tidak ada gula putih tersedia, sehingga perlu importasi gula mentah; ini langkah sesuai kewenangan Mendag.

Dodi AbdulkadirPenasihat Hukum Tom Lembong

Suara Terkini dari Media

Tom Lembong Singgung soal ‘The Fog of War’ dalam Sidang, Apa Maknanya?

Lihat Disini

Divonis 18 Juli, Tom Lembong Cerita Diajari Tahanan Lain soal Tawakal

Lihat Disini

Penemuan Beragam Kesalahan Penghitungan Audit

Lihat Disini

Tom Lembong: Agak Heran Apakah Ini Memang Pola Kerja Kejagung?

Lihat Disini

Sidang Duplik Tom Lembong: Jaksa Memutarbalikkan Fakta, Kronologi, dan Realita

Lihat Disini

Tom Lembong: Saya Belajar untuk Tawakal

Lihat Disini

Dengarkan Suara Tom Lebih Dekat

Ikuti perjalanan pemikiran dan suara Tom Lembong di media sosial resminya.

Surat penyidikan terhadap Tom keluar tak lama setelah ia bergabung dengan tim kampanye oposisi. Ia ditahan 2 minggu setelah penguasa dilantik secara resmi di DPR.

Tuduhan awal mengenai “keuntungan swasta yang seharusnya milik BUMN” diganti menjadi tuduhan baru berupa “pembelian gula dengan harga kemahalan” dan “selisih bea masuk dan pajak impor gula mentah dan gula putih.” Perubahan ekstrim ini terjadi setelah tom menghabiskan waktu berbulan-bulan di tahanan, membuktikan bahwa tidak ada audit final yang sah di awal proses hukum.

Jika impor bahan baku seperti gula mentah untuk diolah menjadi barang jadi seperti gula putih dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan negara, maka hakim secara de facto memerintahkan agar kebijakan hilirisasi harus dihentikan dan seluruh industri manufaktur nasional harus ditutup.

Selama proses penyidikan dan persidangan, tidak ditemukan bukti bahwa Tom menerima uang, hadiah, atau keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun. 9 Perusahaan Gula Swasta yang dituduh Jaksa diperkaya oleh Tom pun tidak mengenal Tom sebelum, saat, dan setelah Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan

Jaksa gagal menafsirkan peraturan: Permendag 117/2015 dan Kepmenperindag 527/2004 hanya melarang impor gula putih dalam waktu tertentu. Impor gula mentah tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Impor 100.000 ton gula tahun 2015 dilakukan untuk menggantikan stok milik PT Angel Products yang sebelumnya dipinjam pemerintah (masa MenDag Rachmat Gobel) untuk Operasi Pasar. Pengembalian ini mencegah wanprestasi negara (sovereign default).

Risalah Rakortas hanya merupakan acuan, sedangkan keputusan impor tetap di kementerian perdagangan sebagai kementerian teknis. Seluruh impor Tom justru sangat sesuai dengan seluruh Rakortas yang diselenggarakan saat Tom menjabat.

Tuduhan Jaksa bahwa impor gula Tom dilakukan saat stok gula nasional mengalami surplus tidak berdasar. Faktanya, Indonesia tidak pernah surplus gula setidaknya dari tahun 2004. Di akhir tahun 2015, stok gula nasional turun dan harga sudah naik drastis 15%. Impor gula tom di 2015-2016 sangat dibutuhkan dan terbukti berhasil menjaga stok dan harga gula nasional.

Berdasarkan kesaksian Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) dalam persidangan, 100% hasil panen petani tebu terserap selama periode 2015–2016. Tidak ada bukti bahwa gula impor menggantikan gula lokal dan merugikan petani seperti yang dituduhkan Jaksa.

Rekomendasi Kementerian Perindustrian hanya dibutuhkan untuk impor gula mentah yang diolah menjadi gula rafinasi yang merupakan bahan baku industri. Impor gula Tom adalah impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat, sehingga Rekomendasi Kemenperin yang dituduhkan Jaksa tidak ada dalam impor gula Tom sama sekali tidak relevan.

Semua perusahaan yang terlibat memiliki Izin Usaha Industri dengan klasifikasi KBLI 10721, yang mencakup produksi gula putih. Tuduhan Jaksa bahwa mereka adalah perusahaan gula rafinasi yang tidak berwenang mengolah gula mentah menjadi gula putih sama sekali tidak berdasar.

Tuduhan bahwa PT PPI membeli gula “terlalu mahal” di atas HPP tidak relevan. HPP ditetapkan sebagai batas bawah untuk melindungi petani, bukan batas atas pembelian.

Audit BPKP yang dijadikan dasar kerugian negara mengandung kesalahan logika hingga kalkulasi matematika sederhana, tidak diserahkan tepat waktu, dan menolak membuka kertas kerja audit. Audit baru diterima setelah 12 kali sidang, melanggar hak pembelaan Tom sebagai terdakwa.

8 fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan keprihatinan atas pendekatan hukum yang digunakan Jaksa. Beberapa tokoh dari partai penguasa juga menyebut kasus ini berpotensi merusak citra pemerintah sebagai bentuk balas dendam politik.

Seluruh proses persidangan telah terdokumentasi dan diunggah ke ruang publik. Di era digital dan AI, seluruh rekam jejak digital akan terus bisa dievaluasi publik secara objektif.